VIVAnews - Peraturan Pemerintah (PP) jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), akan disatukan dengan PP pembatasan angkutan berat di jalan tol dalam kota. Sehingga, payung hukum mengenai pembatasan angkutan berat dan ERP akan keluar secara bersamaan.
"Itu (pembatasan angkutan berat) sudah masuk di PP ERP. Ada pengaturan-pengaturan pembatasan lalulintas. Ini akan menjadi bagian dari manajemen lalu lintas dan angkutan. Sudah dalam satu PP ERP, karena pembatasan itu juga termasuk rekayasa lalulintas," ujar Kepala Humas Kementrian Perhubungan RI, Bambang S Ervan di Jakarta, Kamis, 12 Mei 2011.
Menurut Bambang, upaya Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya yang sudah memberlakukan pembatasan angkutan berat sejak Selasa kemarin, hanya sebatas uji coba. "Pembatasan truk kan masih ujicoba," terangnya.
Bambang melanjutkan, lamanya proses penerbitan PP ERP ini, karena banyaknya pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang, apalagi, katanya, PP ini juga melibatkan banyak instansi. Selain itu, PP tersebut juga diharapkan tidak sekedar diberlakukan di Jakarta, tetapi di daerah lain.
Dan karena permasalahan tiap daerah berbeda, maka perlu ada pembahasan yang melibatkan banyak kajian wilayah.
"PP sudah dibahas, sudah sesuai prosedur. Kalau ada yang ingin menyempurnakan, biasa saja. Ini juga tidak hanya Jakarta tapi kota lain jadi harus teliti," jelasnya.
Dengan adanya penerapan ERP ini nantinya, tambah Bambang, diharapkan memberi dampak positif bagi kemacetan ibu kota dengan pemberdayaan angkutan umum. (eh)
Praz Teguh Nilai Wanita dari Mata Kaki, Reaksi Netizen Pro Kontra
Bagi Praz Teguh, ketika melihat seorang wanita ia tidak suka memandangi bagian dada ataupun pinggang yang menunjukkan seberapa seksi tubuh wanita itu. Tapi dari mata kaki
