- Purnomo Siswanto | Surabaya Post
VIVAnews - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp7,06 miliar, serta potensi kerugian negara Rp3,98 miliar, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp5,34 miliar. Itu diketahui berdasarkan 61 temuan dari hasil audit BPK Jakarta per 31 Mei 2011.
Menurut Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Blucer W. Rajaguguk, atas temuan tersebut, yang baru ditindaklanjuti dan disetorkan ke kas daerah sebesar Rp4,64 miliar untuk indikasi kerugian negara, potensi kerugian sebesar Rp801, 21 juta, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp412,50 juta.
Pada tahun anggaran 2009, BPK menemukan sebanyak 270 temuan dengan 565 rekomendasi. Dari jumlah rekomendasi tersebut sebanyak 446 telah ditindaklanjuti, 91 belum sesuai rekomendasi, dan 28 belum ditindaklanjuti. "BPK berharap agar Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah-langkah perbaikan. BPK juga mengiginkan adanya perubahan angggaran bisa lebih awal ditetapkan sehingga pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal," kata Blucer di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2011.
Atas laporan keuangan tahun anggaran 2010, BPK memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP). Pemprov DKI Jakarta dinilai belum melakukan pencatatan dan monitoring yang memadai terhadap penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum serta belum selesai melakukan sensus terhadap fasos-fasum secara menyeluruh. "Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai," ungkapnya.
Meski begitu, BPK mengapreasiasi upaya Pemprov DKI yang pertama kalinya dapat menyelesaikan dan menyerahkan laporan keuangan ke BPK pada 31 Maret 2011. Perbaikan yang telah dilakukan Pemprov DKI, dikatakan oleh Blucer, antara lain, penelusuran atas piutang pajak, validasi atas aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset kerjasama dengan pihak ketiga dan aset hasil sensus yang belum divalidasi, serta sensus atas sebagian aset fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berasal dari penyerahan pihak ketiga.
Walaupun belum mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan hasil kali ini masih lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pada hasil audit 2007 BPK memberikan opini "Disclaimer" atau "Tidak Memberikan Pendapat".
BI Catat Modal Asing Kabur dari RI Pekan Keempat April Capai Rp 2,47 Triliun
BI menegaskan, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan.
