- Antara/ Humas BNI
VIVAnews - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bogor, Jawa Barat, telah menarik dukungan terhadap Walikota Bogor, Diani Budiarto. Atas undang-undang telah melanggar hukum, yakni tidak mengindahkan hasil keputusan Mahkamah Agung tentang pembangunan GKI Yasmin yang masih kontroversial.
Hal itu diungkapkan, Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Untung Maryono Wahoho. Ia mengatakan, pencabutan dukungan terhadap Walikota Bogor tersebut, berdasarkan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. "Kami sebagai DPC harus menjalankan instruksi tersebut," katanya kepada wartawan usai jumpa pers, di kantor DPC PDIP Kota Bogor, Senin 07 Nopember 2011.
Ia mengatakan, yang melatarbelakangi DPP dan DPC PDIP mencabut dukungan terhadap Walikota Bogor karena tidak mengindahkan hasil keputusan Mahkamah Agung. Hal ini jelas merupakan melawan hak juga termasuk dalam kategori pelanggaran ideologis, karena PDIP sebagai partai ideologis yang konsisten memperjuangkan cita-cita proklamasi yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika serta negara kesatuan republik Indonesia. Malahan, Walikota mencabut izin IMB GKI Yasmin tersebut. "Hingga sampai saat ini, belum ada penyelesaiannya," ujar Untung.
Ia mengungkapkan, selain menarik dukungan terhadap Walikota Bogor, PDIP akan menggalang hak interpelasi bersama partai lain terhadap Walikota Bogor, Diani Budiarto. Interpelasi ini bisa mengarah ke pemakzulan Diani dari kursi Walikota. "Kami optimistis interpelasinya, akan mendapat dukungan dari partai lain. Salah satu, partai yang sudah mendukung interplasi adalah Partai Golongan Karya," ujar Untung.
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
