Saiful Mujani: Hasil Pilkada Ini Sulit Diperkirakan
- Antara/ Rosa Panggabean
Misalnya, beberapa hari yang lalu ada lembaga yang merilis hasil survei, Jikowi menang sekitar 73%, sisanya Foke.
Di situ tidak ada undecided voter sama sekali. Kok bisa? Hal lain yang menarik didiskusikan dari survey itu adalah sampelnya besar sekali. Dilaporkan sampelnya 10 ribu orang. Lama survei sekitar 10 hari. Dalam pengalaman saya, satu orang biasanya mewawancarai 10 orang dalam seminggu. Lebih dari itu seorang pewawancara sudah tidak fresh lagi. Respond ratenya juga sangat tinggi, sekitar 96%. Bearti 9600 dari 10 ribu bisa diwawancarai. Bagi saya itu aneh.
Dari pengalaman kami, para responden di perkotaan itu banyak yang menolah diwawancarai.
Belum lagi soal biaya. Survei dengan sampel 400 responden untuk operasi di lapangan tak kurang dari 50 juta. Kalau 10 ribu responden tinggal anda kalikan saja berapa. Untuk sampel 400 saya biasa minta minimal 100 juta. Anda tinggal kalikan saja kalau sampel 10 ribu. Sekitar 2,5 milyar. Siapa yang bayar sebesar itu untuk satu kali survei di sebuah provinsi? Engga masuk akal. Atau mereka punya relawan yang tak dibayar? Mungkin saja, tapi saya kurang percaya. Di hari gini ada orang kerja sukarela untuk politik. Kalau untuk greja atau masjid sih masih masuk akal.
Setelah saya cek, lembaga yang melakukan survei itu satu-satunya yang salah dalam melakukan quick Count pada putaran pertama. Katanya Jokowi dalam Quick Count itu menang 55%. Jadi Pilkada satu putaran.
Nama lembaga yang melakukannya asing bagi saya yang sudah 13 tahun mengerjakan survei.
Secara umum, bagaimana kecenderungan respond rate itu dalam survei Pilkada DKI?
Ada karateristik yang sifatnya umum. Makin ke desa, makin tinggi respond rate itu. Sedang di kota biasanya tidak setinggi di desa. Mengapa? Karena orang desa itu umumnya lebih mau menerima kita sebagai surveyor. Lebih ramah, dan lebih kooperatif. Orang-orang lapisan bawah umumnya lebih mau melayani permintaan kita daripada orang-orang kelas menengah ke atas dan banyak di perkotaan.
Apakah ada kode etik bagi lembaga-lembaga survei ini?
Ada. Salah satunya, kalau hasil survey diumumkan ke publik, juga harus mengumumkan siapa yang mendanai survei itu; Kecuali kalau tidak diumumkan ke publik. Dalam pemilihan Pilkada putaran kedua ini, Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan Majalah Tempo, lembaga saya sendiri bekerjasama dengan MNC Group. Artinya, dua kelompok media ini membiayai pelaksanaan survey. Hasilnya diumumkan.