- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang hanya didukung dua partai, PDIP dan Gerindra mampu mengungguli Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan modal dukungan banyak partai besar, dalam perhitungan cepat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
Sejumlah pihak menganggap, hasil tersebut menjadi tolak ukur untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Namun, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar, Indra J Piliang, tak sepakat.
Ia menilai, kemenangan Jokowi-Ahok tak bisa disamakan dengan kancah politik skala nasional. Alasannya, jumlah pemilih Jakarta berbanding jauh dengan jumlah pemilih secara nasional.
Untuk itu, faktor kemenangan Jokowi-Ahok kurang menentukan bagi Pemilu 2014, khususnya Pemilihan Presiden. "Karena, tahun 2013 itu bukan lagi membicarakan persoalan Jakarta," kata Indra, usai diskusi polemik "Belajar dari Pemilukada DKI" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 22 September 2012.
Persepsi Pilkada DKI 2012 dianggap menjadi barometer Pemilu 2014, Indra menilai, itu merupakan hal sangat keliru. "Kalau dari segi waktu itu sangat keliru, sehingga saya tidak percaya Pilkada Jakarta sebagai barometer pilpres," ucapnya.
Indra justru melihat, Jokowi-Ahok berpotensi mendapat "hukuman" dari masyarakat. Hal itu terjadi jika saja pasangan "kemeja kotak-kotak" itu tidak menata Jakarta dengan baik.
Bahkan, berpotensi menjadi bumerang bagi dua partai yang mendukungnya. "Apabila partai politik pendukungnya menekan Jokowi-Ahok, mereka bisa dapat hukuman dari masyarakat. Mereka seharusnya yang jadi pengawas partai politik untuk tidak bermain. Mudah-mudahan Prabowo, Megawati, Pak JK dengar ini," kata Indra. (art)
Jadi Korban Investasi Bodong, Nasabah BTN Disarankan Tempuh Jalur Hukum
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) alias BTN sempat viral dalam kasus dugaan dana nasabah yang hilang di rekening tabungannya.
