Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan setuju dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan gaji kepala daerah. Kalau perlu dinaikkan dengan sangat tinggi, namun disertai tanggung jawab yang tinggi pula.
Agar para kepala daerah itu tidak korupsi, menurut Ahok harus diberlakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaannya.
"Tapi kenaikan itu harus berlaku pembuktian terbalik. Harta bupati dicek, biaya hidupnya, kalau dia melanggar, ya ditangkap," ujar dia.
Menurutnya jika kepala daerah digaji Rp150 juta sebulan, artinya dalam setahun pemerintah hanya mengeluarkan dana Rp3 miliar. Jumlah tersebut, kata Ahok, sangat sedikit dibanding uang suap yang diberikan pengusaha-pengusaha di daerah untuk melancarkan bisnisnya.
"Gaji kecil, hutang, akhirnya nyolong-nyolong, bikin izin palsu, nyogok. Kalau Rp150 juta setahun cuma Rp3 miliar. Kalau yang nyolong mana mau Rp3 miliar, satu izin lahan kelapa sawit saja Rp3 miliar, mana mau dia. Tapi kalau dia jujur, profesional, tentu mau," paparnya.
Ahok menuturkan saat ini ia merasa beruntung menjadi pejabat di DKI yang diberi begitu banyak tunjangan. Kondisi ini sangat berbeda ketika ia masih menjabat sebagai bupati Belitung Timur dulu.
"Kalau Jakarta sih untung, ada PDB. Saya dulu jadi bupati Belitung tanggal 7 sudah habis duit saya," tuturnya. (ren)
6 Cara Agar Seks Anda dan Suami Jadi Lebih Menggairahkan
Ada berbagai cara yang perlu diperhatikan khususnya istri dalan menjaga hubungan tetap menggairahkan untuk Anda dan pasangan. Apa saja?
VIVA.co.id
17 Mei 2024
Baca Juga :