- REUTERS/Beawiharta
VIVAnews - Hari pertama pemberlakuan tiket progresif dan elektronik, KRL commuter line, Senin 1 Juli 2013, diwarnai kekecewaan penumpang. Penumpang membutuhkan waktu sedikitnya 10 menit untuk membeli tiket, karena antrean di loket mengular panjang.
Kondisi itu seperti terlihat di Stasiun Depok Lama pagi ini. Dengan sistem baru itu, transaksi memang jadi lebih lama. Karena, petugas harus menanyakan lebih dulu stasiun tujuan, kemudian menyesuaikannya dengan harga yang berlaku.
Sebab, kini tarif dihitung sesuai dengan jumlah stasiun yang dilewati. Biasanya, tarif sudah dipatok. Untuk Bogor-Jakarta Rp9.000 dan Depok-Jakarta Rp8.000.
Belum selesai kesal karena harus mengantre lama, penumpang harus menahan kekecewaan karena jadwal kereta molor. Perjalanan terganggu akibat mogoknya satu rangkaian KRL di Stasiun Kalibata. Hingga pukul 08.45 WIB, kereta dari arah Bogor menuju Jakarta belum bisa diberangkatkan.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, di Stasiun Depok Lama, tiga rangkaian commuter line 'mangkrak'. Kereta yang harusnya berangkat pukul 07.44 WIB belum berangkat. Penumpang di stasiun berteriak-teriak, karena kereta tak kunjung jalan.
Penumpang yang sebagian besar pekerja memilih menggunakan moda transportasi lain. Ada juga yang memilih pulang, karena sudah terlambat.
Sejumlah penumpang terpaksa bertahan di kereta, karena sudah telanjur membeli tiket. Mereka bingung, sebab dengan tiket elektronik ini, penumpang yang sudah tap-in di gate in tidak bisa begitu saja membatalkan perjalanan.
"Saya tidak mengerti, kalau batal takutnya kena denda," kata Tina, salah seorang penumpang.
Seperti diberitakan sebelumnya, dengan sistem progresif, tarif dihitung berdasarkan jumlah perjalanan. Adanya Public Service Obligation (PSO), setiap lima stasiun pertama, tiket yang harus dibeli para penumpang menjadi Rp2.000 dan tiap tiga stasiun berikutnya hanya Rp500.
Tiket progresif membuat harga tiket jadi lebih murah. Biasanya, tarif perjalanan terjauh Bogor-Jakarta dikenakan tarif Rp9.000, kini hanya Rp5.000. (art)
Mendagri Jamin Pemda Sediakan Dana Pilkada, KPU Dapat Rp 20 T dan Bawaslu Rp 6,3 T
Mendagri Tito Karnavian memastikan Pemda menyediakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2024.
