DPRD Setuju Asal Tak Ubah Ruang Terbuka Hijau
VIVAnews - DPRD mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revitalisi Monumen Nasional (Monas). Namun penataan ulang itu harus dilakukan tanpa melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1999 tentang rencana tata ruang dan wilayah.
"Sejujurnya kami belum pernah mendengar wacana tata ulang Monas itu. Tapi jika revitalisasi itu menyebabkan perubahan ruang terbuka hijau yang seharusnya ada di Monas maka kita minta wacana revitalisasi itu dikaji ulang," ujar Ketua Koisi D DPRD DKI, Muhayar Rustamuddin.
Muhayar ingin sebelum revitalisasi dilakukan sebaiknya ada pembicaraan terlebih dahulu antara Pemerintah DKI dengan dewan.
"Kalau mengarah pada pengerusakan Monas sebagai RTH maka akan kami sarankan untuk pembatalan," tegasnya.
Namun Muhayar setuju jika struktur organisasi kepemimpinan Monas berada dalam satu pintu, dan bukan tumpang tindih seperti saat ini.
"Jadi harus ditunjuk siapa yang menjadi pimpinannya. Nanti pimpinan itu yang mengarahkan dinas lain agar Monas tertata rapi," pungkasnya.
Sebelumnya Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni juga pernah berencana akan melakukan relokasi terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang makin semrawut di kawasan Monas.
Rencananya relokasi pedagang akan dipindahkan ke TMII dan Ancol termasuk delman-delman yang dinilainya mengganggu keindahan dan kenyamanan pengunjung Taman Monas.
Selama ini Monas sering dijadikan tempat olahraga dan rekreasi murah meriah. Selain menyimpan cerita bersejarah, kemegahan Monas yang mempunyai tugu terbuat dari marmer setinggi 132 meter itu menjadi daya tarik masyarakat di Indonesia dan mancanegara untuk menjadikannya sebagai tempat wisata.
ITDC Umumkan Tiket MotoGP Mandalika 2024 Didiskon 50 Persen
Gelaran balap MotoGP akan kembali dilaksanakan di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada tahun ini.
