DPRD Dukung Pemprov DKI Putus Kontrak Jakarta Monorail

VIVAnews - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutus kontrak kerja sama pembangunan moda transportasi monorel dengan PT Jakarta Monorail.

Taufik mengatakan, Jakarta memang membutuhkan berbagai moda transportasi publik seperti monorel, MRT, atau perluasan jalur busway. Namun, pengerjaannya harus dilakukan oleh perusahaan yang berkomitmen dan memiliki kecukupan modal.

"Harus perusahaan yang serius. Kalau berdasarkan kajian eksekutif, PT JM memang tidak memenuhi syarat. Ya sudah, kontraknya putuskan saja," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 12 Januari 2015.

Taufik menilai, PT JM merupakan perusahaan swasta yang tidak berkinerja baik dalam memenuhi komitmennya untuk membangun moda transportasi publik itu.

Terbukti, kata Taufik, tidak ada kemajuan apa pun dalam pembangunan moda transportasi monorel walaupun Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI, telah melakukan ground breaking ulang proyek itu di Kuningan pada 16 Oktober 2013.

Taufik menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus mengantisipasi munculnya potensi gugatan dari PT JM usai melayangkan surat pemutusan kontrak itu. Politisi Partai Gerindra ini melihat adanya kemungkinan PT JM tidak akan menerima begitu saja pemutusan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

"Kalau dia sampai mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional, kami harus siap menghadapi," kata Taufik.