- VIVAnews/Sukirno
VIVA.co.id - Terungkapnya dana siluman sebesar Rp12,1 triliun oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membuat Pemprov DKI dan DPRD DKI bersitegang. Dana siluman itu terkait pengadaan barang berupa uninterruptible power supply (UPS) di berbagai sekolah di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau biasa disapa Haji Lulung mengatakan, dia dan koleganya di DPRD mendukung penyelidikan APBD 2014 terkait pengadaan UPS tersebut.
"Saya apresiasi laporan Pak Ahok kepada KPK terkait anggaran dana siluman Rp12,1 triliun tentang pengadaan UPS," ujar politisi PPP ini di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu, 4 Maret 2015.
Lulung juga meminta penegak hukum segera menindaklanjuti masalah pengadaan UPS tahun 2014.
"Surat pendatanganan dana (SPD) pengadaan UPS tahun 2014 di tandatangani oleh Ahok sendiri, jadi sama saja orang panik lapor kasusnya sendiri," ujarnya menambahkan.
Saat ditanya apakah mau duduk bersama dengan Pemprov DKI dan Kemendagri, Lulung mengatakan tergantung apa yang akan menjadi pembahasan. Lulung meminta, Ahok tak menuduh DPRD sebagai koruptor.
Ahok Pastikan Diri Maju di Pilgub DKI 2017
Ahok merasa belum puas dengan masa kepemimpinannya saat ini.
