- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014 di sektor pendidikan di DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan, ada empat paket pengadaan yang dilaporkan ke lembaga antirasuah itu, yakni pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), enam buku Jakarta, scanner 3D, printer, dan peralatan fitnes di berbagai sekolah Jakarta.
Firdaus menerangkan, pihaknya mempunyai sejumlah barang bukti yang mendukung laporan. Bukti-bukti tersebut termasuk dokumen kontrak, proses lelang, penunjukan, pembentukan harga, dan pemilihan pemenang lelang dari beberapa paket kegiatan yang diduga telah terjadi penyelewengan. Barang bukti berupa dokumen itu, terlihat dibawa dalam dua buah kardus berukuran sedang.
Ia menduga adanya penggelembungan harga dalam pengadaan paket-paket tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara. Diduga ada persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), distributor, peserta dan pemenang lelang. Persekongkolan itu terkait dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penawaran harga dan penetapan pemenang lelang. ICW menduga, nilai HPS telah digelembungkan setinggi mungkin, sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang.
"Total nilai kerugian negara hampir Rp278 miliar," kata Firdaus di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 Maret 2015.
Menurut Firdaus, laporan yang disampaikan kali ini hanya laporan awal pada dugaan penyelewengan APBD 2014 di sektor pendidikan. Dia menyebut potensi penyelewengan di sektor pelayanan pendidikan bisa mencapai Rp1,2 Triliun.
"Menurut catatan kami yang memiliki potensi penyimpangan itu hampir Rp1,2 triliun itu baru bagian komisi E, terutama untuk bidang pendidikan," kata dia.
Dia berharap, pelaporannya itu bisa menjadi momentum perbaikan pengelolaan APBD. Terlebih sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga telah melaporkan adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI Jakarta.
"Paling tidak ini bisa jadi momentum dalam perbaikan pengelolaan APBD, tapi tidak hanya APBD tapi juga keuangan negara secara keseluruhan."
[/vivamore]
Prabowo Soenirman Minta Ahok Bongkar Habis Korupsi UPS
"Agar jelas siapa yang benar dan yang salah."
