Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Presiden RI, Joko Widodo sengaja merendahkan serapan APBD DKI 2014 untuk menghindari pembegalan anggaran melalui dana siluman.
Ahok menuturkan, pada saat itu, Jokowi telah mengetahui keberadaan anggaran-anggaran siluman berupa pokir (pokok pikiran) hasil titipan dari anggota DPRD DKI.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok, dari Begal APBD hingga 'Legalkan' PSK
Ahok menuturkan, pada saat itu, Jokowi telah mengetahui keberadaan anggaran-anggaran siluman berupa pokir (pokok pikiran) hasil titipan dari anggota DPRD DKI.
"Pokir di anggaran kita totalnya Rp40 triliun dari tahun 2012," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 6 April 2015.
Ahok mengatakan, dirinya dan Jokowi kemudian mengambil langkah menstafkan atau mencopot jabatan para pejabat yang terindikasi menerima jatah uang pokir DPRD atau memuluskan jalan bagi anggaran pokir tersebut untuk masuk ke dalam rincian APBD.
Hal itu terbukti dengan dilakukannya perombakan pejabat besar-besaran di bawah kebijakan payung reformasi birokrasi Pemprov DKI pada tanggal 2 Januari 2015.
Hasilnya, kata Ahok, tidak seluruh anggaran pokir DPRD berhasil tercairkan sepenuhnya. Hal ini kemudian berimbas kepada rendahnya serapan anggaran DKI di tahun 2014.
"Makanya dalam sejarah DKI, serapan anggaran paling rendah itu tahun 2014," ujar Ahok.
Dari nilai total APBD sebesar Rp72,09 triliun, hingga periode tutup buku di awal bulan Desember tahun 2014, DKI pada saat itu diketahui hanya mampu menyerap sebanyak 59 persen saja dari total anggarannya.
Ahok menjelaskn, karena itulah, rendahnya serapan anggaran DKI di tahun 2014 tidak bisa dijadikan sebagai sebuah indikator yang menyatakan bahwa Pemprov DKI gagal menjalankan program-program pembangunannya di tahun 2014.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pokir di anggaran kita totalnya Rp40 triliun dari tahun 2012," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 6 April 2015.
