- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menolak pindah kantor ke kawasan Sunter, Jakarta Utara. Meski saat ini gedung masih dalam renovasi, KPU mempertimbangkan untuk memilih lokasi lain yang akan ditempati sebagai kantor sementara.
“Kalau dipindah ke Sunter, saya rasa akan ada banyak kendala. Gedung yang sekarang, kan, berada di tengah-tengah. KPU berbagai wilayah biasanya rapat di sana, lebih cepat dan mudah dijangkau,” ungkap Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, Senin 20 April 2015 di Balai Kota.
Selain lokasi yang dianggap cukup jauh, Sumarno berpendapat bahwa kawasan Sunter yang rawan banjir akan menyulitkan proses Pilkada 2017. “Biasanya Januari dan Februari itu banjir, sedangkan pilkada berlangsung pada Februari nanti. Bisa dibayangkan pada saat ada kegiatan besar, banjir. Akan jadi masalah,” ujar Sumarno.
Menurut dia, masih lebih baik jika kantor KPU untuk sementara dipindahkan ke lokasi lain, seperti kelurahan.
Pemindahan kantor KPU merupakan permintaan Pemprov DKI, lantaran kondisi gedung yang sudah rusak, mulai dari dinding, lift hingga kerusakan listrik.
Selain persoalan gedung, Sumarno melanjutkan, pertemuan dengan wakil gubernur Jakarta juga membahas mengenai pengajuan anggaran Pilkada 2017 yang akan dianggarkan dalam RAPBD 2016.
“Anggaran masih agak sulit untuk dijelaskan, yang pasti jauh lebih besar dari sebelumnya. Terutama, karena penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” kata Sumarno yang mengenakan kemeja berwarna putih.
Perubahan yang ada di antaranya mengenai pengadaan alat peraga yang sebelumnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing calon, kini merupakan bagian dari tugas negara sebagai pihak pengadaan.
”Misalnya bikin leaflet, booklet, poster. Itu semua dicetak per kepala keluarga di wilayah Provinsi DKI masing-masing calon. Iklan tv akan ditanggung juga oleh KPU,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, anggaran Pilkada DKI 2017 sebesar Rp650 miliar. Angka ini melonjak dari anggaran Pilkada 2012 yang hanya berkisar Rp258 miliar. (art)
Cegah Ambruk, DKI Akan Periksa Gedung Baru Dibangun
Gedung harus tahan guncangan gempa.
