Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali berencana melakukan tindakan demosi atau penstafan pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI.
Proses demosi ini merupakan dampak dari rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Proses demosi ini merupakan dampak dari rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Baca Juga :
Alasan APBD DKI Jakarta Tak Terpakai
"Saya mau pecat-pecatin
aja
," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran DKI di bulan ke-6 tahun anggaran 2015.
Dalam forum Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun DKI ke-488, Menteri Tjahjo mengatakan, serapan anggaran DKI hingga saat ini tak sampai 20 persen.
Ahok menilai, rendahnya serapan anggaran DKI itu murni tanggung jawab anak buahnya yang menjadi pihak pelaksana anggaran. Ia mencontohkan sulitnya pekerjaan pembelian tanah yang dilakukan oleh Pemprov DKI.
Swasta di Jakarta, kata dia, bisa dengan mudah membeli tanah yang bersengketa sekalipun. Sedangkan jajaran SKPD sulit melakukan pembelian lahan sekalipun lahan yang dibeli itu telah memiliki sertifikat resmi dan pembeliannya pun dijamin dipermudah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Istilahnya kita tinggal bayar," ujar Ahok,
Ia menganggap, kebiasaan mempermainkan anggaran masih menjadi sesuatu yang membudaya di DKI. Pembelian lahan, jadi memakan waktu yang lebih lama karena adanya kongkalikong antara SKPD yang bertugas melakukan pembelian, dan warga atau pihak swasta yang hendak melakukan penjualan.
"Yang beli (Pemprov DKI) minta komisi 15 sampai 20 persen, kamu (swasta) mau jual enggak?" ujar Ahok.
Satu-satunya cara menyelesaikan permasalahan ini, kata Ahok, adalah dengan melibatkan kewajiban swasta untuk menambah jumlah lahan milik DKI. Hal ini dibuktikannya dengan melakukan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan menagih kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Namun, karena strategi itu dianggapnya tidak bisa terus dilakukan, Ahok mengatakan, bahwa solusi yang bisa dipilihnya adalah menyingkirkan PNS yang selama ini memang sengaja mempersulit pembelian lahan, atau mempersulit penyerapan anggaran.
"Makanya tahun ini saya mau buang-buangin orang aja," ujar Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya mau pecat-pecatin
