Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Dilibatkannya banyak pihak swasta untuk melaksanakan program pembangunan di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dikhawatirkan berimbas pada rendahnya serapan anggaran DKI.
Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI, Mohamad Sanusi menyarankan Basuki alias Ahok untuk memperbaiki sistem manajemen pemerintahannya.
Baca Juga :
Pembahasan RAPBD DKI 2016 Terancam 'Deadlock'
Baca Juga :
Ahok: Serapan APBD Rendah Akibat Permainan PNS
Politisi Partai Gerindra ini, mengingatkan, indikator utama penilaian keberhasilan pemerintah daerah adalah tingkat serapan anggaran.
"Serapan anggaran yang tinggi berarti tinggi pulanya belanja anggaran publik. Itu yang membuat ekonomi berputar," ujar Sanusi.
Pelibatan pihak swasta, kata dia, tidak bisa dipermasalahkan karena hal itu diatur undang-undang.
Namun, bila dilibatkannya pihak swasta itu dilatarbelakangi ketidakpercayaan Ahok sebagai pimpinan tertinggi di Pemprov DKI terhadap bawahannya sendiri, Sanusi mengatakan, maka jelas, gaya kepemimpinan Ahok dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur yang perlu dievaluasi.
"Pimpinan manajemen itu perlu punya kepercayaan terhadap sistem yang dipimpinnya," ujar Sanusi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Politisi Partai Gerindra ini, mengingatkan, indikator utama penilaian keberhasilan pemerintah daerah adalah tingkat serapan anggaran.
