VIVA.co.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang gampang menerbitkan izin pembangunan kawasan super blok. Tapi, sulit mengeluarkan sertfikat.
"Selama ini Pemda DKI selalu membuat kawasan Super Blok untuk mengurangi kemacetan. Tapi bangunan officenya malah tidak keluar sertifikatnya, sementara Pemda selalu mengeluarka izin, Gubernur juga selalu tanda tangan," kata Sanusi di ruang rapat komisi D, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2015.
Menurut Sanusi, kasus-kasus seperti itu nantinya selain merugikan pengembang dan pembeli, juga malah akan membuat jelek nama Pemprov DKI karena pihak Pemprov bisa dianggap melakukan tindak penipuan.
"Seperti di Sudirman dan Simatupang itu banyak yang tidak bisa keluar sertifikatnya, sudah ada banyak pengaduan," ujar Sanusi.
Kritik kedua yang disampaikan oleh DPRD adalah mengenai kebijakan Pemprov DKI terkait izin pembangunan tower dari bangunan Super Blok. Sanusi menjelaskan, jika pihak pengembang diberi izin untuk membangun lebih dari 5 tower dalam satu kawasan, maka hal tersebut akan lebih jauh mempersulit keluarnya sertifikat kepemilikan.
"Jika diberikan izin misalnya bangun 20 tower maka sertifikatnya baru bisa diberikan setelah tower ke-20 selesai dibangun. Saat serah terima tower pertama tidak bisa dikeluarkan surat sertifikasinya. Untuk tower selanjutnya juga akan menunggu tes market dulu dan jika tes market selesai belasan atau puluhan tahun setelahnya, baru itu sertifikatnya jadi."
Ia melanjutkan, dengan tidak adanya sertifikat maka bisa menimbulkan kecurigaan terhadap pengembang dari masyarakat. Pengembang akan dituduh melakukan penipuan dan juga akan menyeret nama baik Pemprov DKI.
(mus)
Aksi Mulia Prajurit Wing Komando I Kopasgat Sentuh Warga Kampung Jatiwaringin Pondok Gede
Mereka menggelar Jumat Berkah dengan membagikan nasi kotak kepada masyarakat kurang mampu, tukang becak, hingga penyandang disabilitas
