Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta agar warga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap adanya isu yang menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu program pemerintah yang "diharamkan."
"Ya biarkan saja untuk apa dipusingkan, haramnya dimana? Kita tetap jalan kok seperti biasa, asuransi itu di mana haramnya," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin 3 Agustus 2015.
Djarot meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dengan gegabah mengeluarkan sebuah
statement
yang akan meresahkan masyarakat, terlebih pernyataan tersebut belum mendapatkan pembenaran dari pihak penanggungjawab terkait.
Ia memastikan DKI tidak akan terpengaruh anggapan atau perkataan dari luar yang malah justru merugikan dan tidak membantu masyarakat.
"Jangan mudah sebutkan bahwa sesuatu kebijakan itu haram. Kalau itu bermanfaat bagi umat kenapa tidak? DKI tidak akan terpengaruh, biar saja berjalan karena itu merupakan suatu sistem, kalau memang ada kelemahan pasti akan kita evaluasi dan perbaiki," katanya.
Menurut Djarot, hingga saat ini Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan dan juga bantuan dari pihak BPJS secara langsung sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karenanya seharusnya masyarakat dapat menilai sendiri apakah bantuan dari pemerintah tersebut akan bermanfaat bagi mereka atau malah melanggar peraturan agama yang ada.
Baca Juga :
Apindo Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik
Baca Juga :
DPR Minta Kenaikan Iuran Ditunda, Ini Kata BPJS
Baca Juga :
Ini Alasan BPJS Kesehatan Naikkan Iuran Peserta
28 Orang Pegang Kartu BPJS Palsu di Koja
Kasus ini terbongkar saat korban berobat di Puskesmas Koja.
VIVA.co.id
6 Agustus 2016
Baca Juga :
