Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mewanti-wanti pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI untuk tak sedikit pun berpikir melakukan tindakan korupsi dalam proses penyusunan atau penggunaan APBD DKI.
Untuk saat ini, Tito mengatakan, Polda memang tak akan dengan sengaja mencari-cari kesalahan atau terlalu ketat mengawasi proses penggunaan anggaran DKI. Hal itu dilakukan agar penyerapan anggaran DKI, yang sudah dikritisi Kemendagri, tidak terhambat.
Namun, di masa depan, saat pejabat yang bersangkutan telah dimutasi atau bahkan telah pensiun dan tak merasa bertanggung jawab lagi atas anggaran yang telah dicairkan. Bukan, tak mungkin, pejabat yang bersangkutan akan ditahan saat indikasi korupsi dalam penggunaan anggaran yang telah lama terjadi, mulai terlihat atau dilaporkan masyarakat.
"Kasus tindak pidana korupsi itu baru kedaluwarsa setelah 12 tahun," ujar Tito dalam diskusi panel yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Diskusi tersebut diselenggarakan di Ruang Pola Bappeda, Gedung Blok G Balai Kota DKI, Kamis, 27 Agustus 2015.
Meski demikian, sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkoppimda) DKI, Tito mengatakan bahwa Polda mendukung DKI untuk mempercepat penyerapan anggarannya.
Polda tidak akan memproses indikasi tindak pidana korupsi yang baru sebatas pada temuan maladministrasi penggunaan anggaran.
"Mungkin ada dokumen yang lengkap, jangan langsung dikriminalisasi," ujar Tito.
Saat ada pelaporan yang mengklaim keberadaan tindakan korupsi, Polda akan melakukan penyelidikan secara "low profile". Tak akan banyak ekspose yang dilakukan, apalagi jika belum disertai bukti yang komprehensif.
"Kami menghindari adanya kekhawatiran yang akhirnya menimbulkan ketakutan dari para pejabat pembuat komitmen anggaran," ujar Tito.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Mungkin ada dokumen yang lengkap, jangan langsung dikriminalisasi," ujar Tito.
