- Fajar GM - VIVA.co.id
Ahok mengingatkan bahwa pada 20 Maret lalu Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Perpres tersebut mengatur pemerintah pusat dapat mengambil alih proyek yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara membelinya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan begitu, Ahok mengatakan, jika ia tidak terpilih lagi dan Gubernur yang terpilih ternyata tidak memiliki visi yang sama, Presiden Jokowi bisa membeli proyek-proyek pembangunan yang diinisiasi di masa pemerintahannya sebelum proyek itu dihambat atau bahkan dibatalkan oleh Gubernur yang baru.
"Jadi kalau saya enggak kepilih lagi, kita masih punya Pak Jokowi yang jadi Presiden sampai tahun 2019," ujar Ahok di hadapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menemuinya di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Singapura di Chatsworth Road, Singapura.
Rekaman pertemuan itu diunggah oleh saluran YouTube relawan pemenangan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI 2012, TyoJB (Jakarta Baru) dan diakses pada Rabu, 21 Oktober 2015.
Ahok mencontohkan proyek pengembangan transportasi seperti kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) yang menurutnya telah dibicarakan dengan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan supaya bisa dibeli agar tidak dihentikan.
Selain itu, Ahok mengatakan, sebelum ia melepas jabatan pada bulan Oktober 2017, ia telah menargetkan agar perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan proyek, dapat disatukan dalam sebuah perusahaan holdings. Perusahaan tersebut kemudian menawarkan sahamnya kepada publik.
Dengan begitu, perusahaan pelaksana proyek pembangunan di Jakarta adalah perusahaan yang patuh pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ahok mengatakan hal tersebut akan mencegah siapapun yang memiliki kekuasaan di Pemerintah Provinsi DKI nanti membatalkan pelaksanaan proyek pembangunan yang pelaksanaannya banyak dimulai di bawah pemerintahannya.
"Saya ke sini (Singapura) juga untuk cari strategic partner (untuk perusahaan holdings BUMD yang akan dibentuk), jadi nanti orang enggak bisa ganggu. Perusahaan holdingsnya nanti sudah profesional, semua pembiayaan akan jalan," ujar Ahok.
(ren)
