- Fajar GM
VIVA.co.id - Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyerahkan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) soal pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta.
"Ya kami atas nama pansus LHP BPK menyerahkan laporan, dari Pansus ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta. Setelah ini kami juga akan melaporkan ke BPK RI dan aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung mapun Polri," ujar Ketua Tim Pansus, Tri Wisaksana atau akrab dipangil Sani, ditemui usai menyerahkan laporan tim pansus di Gedung BPK DKI Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2015.
Dalam kesempatan itu, DPRD DKI Jakarta juga meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
"Pertemuan juga membahas agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan terkait pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras, karena Pemprov tidak menjalankan rekomendasi BPK pada pengadaan tanah rumah sakit tersebut," kata Sani.
Sebelumnya, pada Agustus lalu Tim Pansus juga telah melakukan pengecekan lapangan dengan mendatangi Rumah Sakit Sumber Waras yang terletak di Jalan Kyai Tapa nomor 1 Grogol, Jakarta Barat.
Pengecekan ini adalah tindak lanjut dari hasil temuan BPK di mana terdapat indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit tersebut Pemprov DKI.
Berdasarkan laporan BPK terdapat ketidaksesuaian antara pengadaan lahan dan akses lahan tersebut ke jalan besar yakni Jalan Kyai Tapa.
Padahal, hal tersebut merupakan syarat utama dalam kasjian tenis. Atas hal ini, Sani mengatakan bahwa terdapat potensi kerugian daerah, dan untuk itu dia meminta agar kasus ini diusut tuntas dan proaktif.
"Kerugiannya mencapai Rp 191 miliar dan ini yang paling tinggi dibanding temuan lainnya," kata Sani.
(ren)
Ahok Merasa Audit Sumber Waras Melebihi Audit Century
Audit investigasi BPK itu melibatkan 100 orang auditor
