Ahok Bela Reklamasi, Bukan Penyebab Ikan Menghilang

Kamis, 12 November 2015 - 12:35 WIB
Oleh :
Nelayan
Nelayan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ampelsa
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak dituding sebagai penyebab sulitnya para nelayan di pesisir utara Jakarta melaut dan mendapat tangkapan ikan.


Menurutnya, kesulitan nelayan tradisional mendapat tangkapan bukan hanya terjadi di Teluk Jakarta.


"Seluruh Indonesia juga susah kalau mau dapat tangkapan ikan, banyak pencurian laut," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Rabu, 12 November 2015.
Baca Juga :
Tak Mau Terjebak Macet Demo, Ini Pengalihan Lalu Lintasnya


Baca Juga :
Dipenuhi Massa, Lalu Lintas di Sekitar Monas Belum Ditutup
Bila perubahan lingkungan hendak disalahkan, proyek reklamasi tetap bukan penyebab menghilangnya ekosistem ikan. Ahok mengatakan, buruknya pencemaran di daratan telah menyebabkan 13 aliran sungai di Jakarta kehilangan kejernihannya dan membuat ekosistem ikan di muara, yaitu Teluk Jakarta, turut terpengaruh.

Baca Juga :
Jelang Demo, Lalu Lintas Seputar Istiqlal Macet Parah

"Dulu waktu zaman kakek saya, di (sungai) Ciliwung banyak juga ikannya. Sekarang di tepi lautnya masih ada ikan enggak? Jadi itu karena reklamasi atau pencemaran 13 aliran sungai? Itu karena pencemaran," ujar Ahok.


Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dijalankan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI dipersoalkan oleh banyak pihak. Para nelayan Jakarta Utara didampingi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggugat pelaksanaan proyek ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.


Proyek reklamasi dinilai lebih bermotif ekonomi. Munculnya 16 pulau buatan akan menguntungkan pengembang. Sementara, nilai konservasi lingkungan dari mega proyek itu dianggap tidak ada.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dijalankan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI dipersoalkan oleh banyak pihak. Para nelayan Jakarta Utara didampingi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggugat pelaksanaan proyek ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Halaman Selanjutnya