Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menawarkan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso untuk dijadikan kantor BNN.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI dan BNN adalah sesama lembaga negara. Seharusnya tidak ada hal yang menghalangi antara lembaga untuk sama-sama memanfaatkan aset yang dimiliki.
"Orang kita ini sama-sama lembaga pemerintah, kenapa enggak boleh kasih?," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jum'at, 13 November 2015.
Kantor utama BNN di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, akan habis masa pinjamnya dalam waktu dekat. Mabes Polri, yang memiliki gedung tersebut, berencana mengambil alih gedung di awal tahun 2016.
Ahok mengaku Pemprov DKI sebelumnya juga pernah menawarkan BNN untuk menempati kantor bekas Dinas Pekerjaan Umum di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah bahkan telah ditugasi menyurati DPRD untuk menyetujui penghibahan aset. Selain itu, DKI juga memiliki aset rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Satrio, Setiabudi, Jakarta Selatan yang bisa turut digunakan.
"Kalau DPRD setuju hibahin aja lah, supaya Kepala BNN punya kantor, enggak pinjem terus," ujar Ahok.
Baca Juga :
BNN Bakar 107 Kg Sabu dan 59.470 Ekstasi
Baca Juga :
Ahok Ditantang Naikkan Dana Bagi Hasil Pajak
Buwas menjelaskan bahwa BNN akan menerima apa pun kebijakan Presiden. Menurut dia, gedung kantor tak terlalu penting, karena aparat BNN tetap bekerja meskipun tanpa kantor. Soalnya, pemberantasan narkoba jauh lebih penting dan mendesak ketimbang urusan gedung kantor.
"Kami akan menerima di mana saja (kantor BNN), dan tidak akan jadi masalah. Saya akan bekerja lebih baik," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Buwas menjelaskan bahwa BNN akan menerima apa pun kebijakan Presiden. Menurut dia, gedung kantor tak terlalu penting, karena aparat BNN tetap bekerja meskipun tanpa kantor. Soalnya, pemberantasan narkoba jauh lebih penting dan mendesak ketimbang urusan gedung kantor.