- Fajar GM - VIVA.co.id
Maka itulah Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan memenuhi panggilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini. Ia mengaku khawatir bila panggilan tidak dipenuhi, maka pihak-pihak yang berseteru dengannya akan merasa senang 'amunisi'-nya bertambah kemudian menyebarkan isu yang menegaskan bahwa dia di balik tindakan korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah Rp191 miliar.
"Kalau pemeriksaannya digantung-gantung kan lucu. Nanti dipakai orang untuk kampanye hitam lagi," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 23 November 2015.
Seperti diketahui, Ahok memenuhi panggilan BPK hari ini yang tengah merampungkan audit investigasi terhadap tindakan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. Sebelumnya, BPK telah melakukan pemeriksaan serupa kepada sejumlah pejabat DKI dan mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.
Ahok kembali menegaskan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) khusus untuk penyakit kanker tidak merugikan keuangan daerah. Menurutnya, BPK telah bersikap tendensius dengan menyatakan pembelian merugikan keuangan daerah.
Hari ini, Ahok mengatakan, tidak ada persiapan apapun yang dilakukannya menyambut pemeriksaan. Ahok mengatakan pertanyaan apapun yang diajukan akan dapat dijawabnya. Tidak ada yang perlu ia karang untuk menegaskan Pemerintah Provinsi DKI tidak menimbulkan kerugian pada APBD-P dengan membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada tahun 2014.
"Saya enggak ada persiapan, mau jelasin aja. Orang proses (pembelian sebagian lahan) bener kok. Terang, jelas, selesai. Mereka saja (BPK) yang tendensius," ujar Ahok.
Sebagai informasi, pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI dipermasalahkan setelah BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014 menjadikan pembelian lahan seluas 3,6 hektar yang terletak di Kotamadya Jakarta Barat itu sebagai salah satu temuan.
DPRD DKI kemudian menindaklanjuti temuan dengan membentuk panitia khusus (pansus) yang hasil penyelidikannya menegaskan Pemerintah Provinsi DKI bersalah. Pansus menyerahkan hasil investigasi independennya baik kepada KPK maupun BPK.
Pada tanggal 20 Agustus 2015, seorang warga atas nama Amir Hamzah melakukan pelaporan atas dugaan tindak korupsi yang dilakukan Ahok kepada KPK. Sebelum melakukan penyelidikan, KPK meminta BPK melaksanakan audit investigasi.
Hingga saat ini, audit investigasi masih dilangsungkan setelah BPK meminta tambahan waktu selama 20 hari. Ahok menjadi pejabat yang diperiksa di masa akhir waktu tambahan audit.
Hingga pukul 15.00 WIB, Ahok masih diperiksa secara tertutup di lantai 12 Gedung BPK. Ahok telah diperiksa selama enam jam sejak pukul 09.00 WIB.
