- Fajar GM - VIVA.co.id
Juru bicara BPK, Yudi Ramdhan, mengatakan, pemeriksaan masih terus berlangsung hingga pukul 17.00 WIB. Para investigator masih berupaya mendapat klarifikasi dari Ahok, sapaan akrab Basuki, terkait pembelian lahan yang diindikasikan merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 miliar.
"Ada 12 orang dalam tim yang memeriksa. Pemeriksaannya hingga saat ini masih dalam proses," ujar Yudi saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, 23 November 2015.
Yudi mengaku tidak mengetahui hingga pukul berapa pemeriksaan akan berlangsung. Begitu pula dengan materi pertanyaan. Yudi mengatakan, materi dan hasil sementara pemeriksaan, saat ini masih ada dalam ranah tim investigasi yang memang khusus dibentuk menyelidiki dugaan kerugian dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Tidak ada tim lain yang mengetahui materi pemeriksaan," ujar Yudi.
Hanya saja, Yudi memastikan, hasil audit investigasi segera diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang meminta audit dilakukan. Sesuai target, hasil audit direncanakan untuk diserahkan pada 26 November 2015.
"Karena, KPK yang meminta, (hasil audit investigasi) segera disahkan kepada KPK," ujar Yudi.
Seperti diketahui, Ahok menjadi pihak yang dipanggil untuk diperiksa hari ini setelah sebelumnya, BPK memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI dan mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan. BPK melakukan pemanggilan sebagai bagian dari audit investigasi yang dilakukan atas permintaan KPK.
KPK menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras setelah adanya pelaporan yang dilakukan seorang warga atas nama Amir Hamzah terhadap Ahok pada 20 Agustus 2015.
Pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI menjadi salah satu temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014.
DPRD DKI menindaklanjuti temuan dengan membentuk panitia khusus (pansus) untuk semakin menegaskan dugaan korupsi yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi DKI. Pansus, telah menyerahkan hasil investigasi independennya baik kepada KPK maupun BPK.
