- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, anggaran yang digelembungkan dalam ajuan anggaran salah satu Suku Dinas Tata Air, di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016 mencapai Rp700 miliar.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, dana siluman ini muncul akibat ketidakcakapan pejabat Suku Dinas Tata Air DKI menyusun format ajuan anggaran yang akan disertakan dalam APBD DKI tahun 2016.
Saat hendak melakukan lelang konsolidasi, pejabat Sudin Tata Air menyatukan sebanyak 17 usulan anggaran ke dalam satu nomenklatur. Bila hal seperti itu dilakukan, Taufik mengatakan, riwayat (history) perubahan anggaran di dalam sistem e-budgeting tidak akan tercatat lagi.
"Sebagaimana kesepakatan kita terkait konsistensi penyusunan anggaran, usulan anggaran itu harus ada riwayat perubahannya yang benar," ujar Taufik di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Desember 2015.
Taufik mengatakan, Banggar menemukan hal itu dalam rapat pemrosesan KUAPPAS menjadi RAPBD. Ketua fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI yang juga merupakan salah satu anggota Banggar, Bestari Barus, melaporkan hal tersebut kepada Ahok, sapaan akrab Basuki.
Taufik mengatakan Banggar kemudian mencoret usulan anggaran. Meski dicoret, usulan anggaran bukan berarti dihapus. Usulan anggaran kembali dikembalikan seperti semula, terdiri dari 17 nomenklatur.
"Jadi Pak Gubernur jangan salah sangka," ujar Taufik.
Ahok mengakui anak buahnya tak bisa bekerja. Lelang konsolidasi, yang berarti melakukan kegiatan pengadaan barang yang sama secara lintas instansi, tidak seharusnya dilakukan dengan cara menggabungkan nomenklatur.
"Lelang konsolidasi itu kontraknya tetap satu-satu," ujar Ahok.
Atas tindakan Dewan yang mencoret dan mempersoalkan temuan usulan anggaran, Ahok memberi apresiasi.
"Jadi DPRD kerjanya sekarang benar-benar luar biasa. Saya sampaikan, pemerintahan daerah ya seperti itu. Ini 'pemerintahan', bukan 'pemerintah'. Pemerintahan ya bukan hanya eksekutif, tapi terdiri juga dari legislatif," ujar Ahok.
Ahok disambut tepuk tangan baik dari kalangan eksekutif (Pegawai Negeri Sipil) yang hadir, maupun kalangan legislatif (anggota Banggar DPRD).
Ahok mengatakan, temuan kesalahan oleh Dewan seperti ini berguna baginya. SKPD yang tidak cermat menyusun anggaran dapat diartikan memang tidak memiliki kemampuan, juga patut dicurigai hendak menyelewengkan anggaran.
"Dalam suasana seperti sekarang, lebih baik saya suudzon daripada kecolongan," ujar Ahok.
Ahok mengatakan hasil temuan Dewan terhadap ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran akan ia gunakan untuk menentukan pejabat yang akan ia copot dalam perombakan pejabat selanjutnya.
"Jadi lagi bahas anggaran seperti ini, anggota DPRD bisa tahu eksekutif mana yang agak pintar, agak bodoh, atau agak kurang pintar," ujar Ahok.
