Sumber :
- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPRD dari fraksi PPP, Abraham Lunggana, meyakini ada sejumlah pihak dari Pemerintah Provinsi DKl Jakarta yang turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat dalam APBD Perubahan tahun 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bareskrim Sita Surat yang Dikirim Ahok ke DPRD
Lulung, sapaan akrab Abraham Lunggana, menyebut mantan Kepala Suku Dinas, Alex Usman, yang saat ini dijerat untuk diminta pertanggungjawabannya, merupakan bagian kecil di hilir perkara ini. Menurut dia, masih banyak pihak lain yang terlibat.
"Banyak, semua. SKPD dari Sekda sampai Kepala Dinasnya, Larso. Kalau Alex Usman siapa sih? Kepala Suku Dinas. Jadi jangan hilirnya, hulunya dong sekarang, makanya saya berani bilang jujur termasuk para saksi dan jaksa," papar Lulung saat memenuhi panggilan untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 28 Januari 2016.
Saat disinggung mengenai keterlibatan Gubernur DKl Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Lulung pun mengiyakan.
"Jelas," tegas Lulung.
Lulung meyakini Ahok terlibat lantaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk 50 unit UPS itu ditandatangani Gubernur.
"SP2D siapa yang tandatangan? Itu UPS 50 unit, satu unit itu tandatanganya dari Gubernur SP2D-nya. Masa 50 unit dia kaga tahu, lucu," ucap dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Saat disinggung mengenai keterlibatan Gubernur DKl Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Lulung pun mengiyakan.
