- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama senang Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memulai tahapan penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan sistem digital education classroom yang ada dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan temuan dugaan tindak korupsi baru itu bisa terjadi berkat kesaksian yang ia berikan kepada para penyidik Bareskrim saat diperiksa terkait kasus korupsi dalam pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS). Ahok diperiksa Bareskrim pada 29 Juli 2015.
"Semua berkas (terkait dugaan korupsi dalam APBD) itu dulu dibawa. Saya kira ini menarik. Bagus, saya bilang. Mereka (Bareskrim) itu punya data banyak," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Februari 2016.
Ahok mengatakan tumpukan berkas yang sama juga ia bawa ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ia diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada 23 November 2015.
Ahok ingin setiap kasus korupsi yang pernah terjadi dan merugikan keuangan daerah terungkap ke publik.
"Berkas yang saya bawa itu saya kira akan jadi temuan banyak. Bayangin (anggaran pengadaan) sistem digital sekolah saja sampai Rp5 miliar," ujar Ahok.
Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri telah meningkatkan status penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam mata anggaran digital education classroom di APBD DKI tahun 2013 menjadi penyidikan.
Peningkatan status dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2015. Bareskrim sebelumnya telah melakukan penyelidikan selama tiga bulan terhadap dugaan korupsi yang sama seperti kasus UPS, juga diduga ada dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
Besaran pasti kerugian terhadap keuangan daerah belum diperkirakan. Sudin Dikmen Jakbar melakukan pengadaan sistem untuk dipasang di 20 SMA dan SMK di Kotamadya Jakarta Barat.
