- Fajar Ginanjar - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Penggusuran kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara, yang diinisiasi Gubernur DKI, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dinilai syarat kepentingan. Normalisasi lahan terbuka hijau yang menjadi alasan, dianggap tak masuk akal karena banyak wilayah lain di Jakarta yang juga sudah beralih fungsi menjadi deretan bangunan.
Hal itu disampaikan sejarawan JJ Rizal. Menurutnya, Ahok seakan 'bikin panggung' politik dalam kasus Kalijodo untuk terus bersinar di Pilgub DKI mendatang.
"Harusnya ada rencana strategis ke depannya seputar itu (Kalijodo), ini kan tidak. Ahok seperti bergaya kungfu yang dibumbui drama-drama dalam kasus Kalijodo. Kan kalau tidak ada dramanya enggak akan jadi apa-apa," kata JJ Rizal saat diwawancarai tvOne, Sabtu malam, 20 Februari 2016.
JJ Rizal pun meminta Ahok memberikan data lahan terbuka hijau yang diambil alih. Itu agar jelas, dan tak hanya Kalijodo yang menjadi sasaran tembak Ahok.
"Ahok anggap kasus Kampung Pulo, Bidara Cina, itu success story, sehingga dia kembali melakukannya di Kalijodo. Yang menyeramkan, terjadi teror-teror yang menakutkan di masyarakat, ribuan pasukan gabungan dilibatkan, di Kampung Pulo tank juga diturunkan, ini kan mengerikan. Terlebih banyak media yang memberitakan," kata JJ Rizal.
Dalam hal ini, JJ Rizal mengaku tak membela warga Kalijodo. Namun, kata dia, ada celah-celah yang salah dan diterapkan Pemprov DKI untuk melakukan penggusuran. Apalagi, banyak penghuni jalur hijau yang bahkan sudah mengantongi sertifikat.
"Inilah kegagalan negara. Padahal, Kalijodo itu sudah ada sejak lama. Negara memang terlihat membuat semua status lahan tak jelas, sehingga sewaktu-waktu bisa mengambil alih lahan-lahan tersebut," kata dia.
Penggusuran Kalijodo Ternyata Ide Jenderal Tito
Ide tercetus kala dirinya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
