- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Partai Politik (Parpol) kembali diminta melakukan evaluasi terhadap para kadernya terkait tingginya dukungan untuk calon pemimpin nonpartai. Seperti yang terjadi saat menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Ini waktunya parpol melakukan evaluasi diri. Kenapa masyarakat bisa mengumpulkan suaranya sendiri tidak lewat parpol. Pasti ada yang salah di sini. Apakah itu kadernya yang kurang berkompeten atau parpolnya bermasalah. Bahaya jika distrust terus tumbuh," jelas Edie Toet Hendratno, usai dikukuhkan menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Senin 14 Maret 2016.
Kasus ini ditemukan jelang Pilgub DKI Jakarta di mana nama Basuki Tjhaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dinilai sebagian survei unggul ketimbang calon lainnya yang berasal dari partai.
"Apalagi jika Ahok makin dikekang, makin dikecilkan oleh parpol, maka ia akan semakin besar dukungannya. Seperti yang terjadi saat ini. Ada Teman Ahok. Parpol juga tidak bisa terus mendegradasikan atau menuduh Ahok melakukan deparpolisasi. Rakyat tidak bisa dibohongi, rakyat sudah pandai," kata Edie.
Menurutnya sangat berbahaya jika muncul distrust dalam masyarakat. Karena itu bisa berdampak pada penurunan pamor parpol. Saat ini antusias masyarakat untuk mengumpulkan dukungan semakin besar. "Itu tandanya ada distrust terhadap parpol. Intinya parpol harus evaluasi diri," tuturnya.
Pakai Sapu Lidi, Jaklovers Kenalkan Risma ke Warga DKI
Risma dianggap cocok untuk membangun Jakarta
