- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Terkait penggusuran warga Luar Batang, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, menyatakan, baik Pemda DKI maupun warga yang akan digusur sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik. Menurut Ikhsan, konflik tanah ini terjadi karena saling klaim antara warga dan pemerintah DKI Jakarta.
Warga mengklaim mereka punya dasar menggarap tanah berpuluh-puluh tahun dan berdekatan dengan Masjid Luar Batang sejak 1700-an. Kawasan itu dulu merupakan tempat ulama ternama, yang dikenal dengan nama Al Habib Husein bin Abubakar bin Abdillah Al 'Aydrus.
Sementara itu, Pemda DKI Jakarta mengklaim, wilayah yang akan digusur masuk dalam wilayah DKI Jakarta yang akan ditertibkan.
“Ditata itu bagus, tapi jangan ditata dan digunakan untuk yang lain. Mereka tidak keberatan kalau diganti, jangan cuma diganti secara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), karena di sana ada hak sosial dan hak hidup. Ini yang tidak bisa dipisahkan,” ungkap Ikhsan saat ditemui di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Senin 2 Mei 2016.
Ikhsan menyatakan, jika hanya diganti rugi, naif jika dilakukan saat ini. Sebab, negara wajib melindungi warganya. Pemda DKI harus memiliki solusi untuk merelokasi warga, sehingga dapat tertampung secara optimal.
MUI sendiri berencana mendatangi wilayah penggusuran, dalam rangka memberikan dukungan moral dan empati kepada warga, agar diberikan kekuatan serta ketabahan.
Rencananya MUI se-Indonesia akan kembali mendatangi korban penggusuran Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dijadwalkan pada 10 Mei 2016 mendatang.
Ikhsan mengatakan, warga yang digusur kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan, kesulitan yang dialami warga jauh dari kata layak, jika dibandingkan para pengungsi Rohingya di Medan, Sumatera Utara.
“Boleh dibayangkan, pengungsi Rohingya yang ada di Medan itu jauh lebih baik. Ada penempatan tenda yang baik dan ada pemberian langsung makanan tiga kali sehari. Ada tempat untuk sekolah. Dibandingkan warga di sana (Luar Batang), persis tidak ada. Cuma ada satu tenda yang diberikan dari TNI Angkatan Laut,” jelas Ikhsan.
