- Adini Lubis/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait berang terhadap praktik peredaran vaksin palsu di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Dengan beredarnya vaksin palsu itu, dia menilai, pemerintah telah lalai dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dianggap lalai melakukan pengawasan. "Pemerintah dan lembaga terkait telah lalai," ujarnya di Kantor Komnas PA, Jalan TB Simatupang Nomor 33, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa 28 Juni 2016.
Ia menambahkan, apabila kasus ini tidak segera direspon oleh pemerintah dengan cepat, bukan tidak mungkin masyarakat akan menolak pemberian vaksin. "Kepercayaan masyarakat bisa menurun. Ini mengakibatkan atau mengorbankan kesehatan anak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan," ujarnya menambahkan.
Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perlindungan Anak sejak 2008 - 2016, sedikitnya ada 121 kasus terkait vaksin yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam laporan tersebut, anak-anak menderita berbagai macam keluhan usai diberikan vaksin.
"Dari 121 kasus itu kami analisis bahwa keluhannya rata-rata habis divaksin polio atau tetanus itu ada yang dibilang lumpuh layu, gatal-gatal, bahkan sampai ada yg mengeluarkan nanah," kata Arist.
Menurut Arist, dari data-data yang terhimpun, pihaknya akan segera melakukan analisis apakah seluruh kasus yang dilaporkan itu karena pemberian vaksin palsu atau bukan.
(mus)
Hoaks, WHO Temukan Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia
Beredar informasi di media massa yang menyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan vaksin COVID-19 palsu di Indonesia.
