- Foto: VIVA.co.id/Rintan
VIVA.co.id – Meski tidak seramai sore tadi, crisis centre yang dibuka oleh aliansi korban vaksin palsu Rumah Sakit Harapan Bunda, masih terus didatangi para orangtua pasien atau korban vaksin palsu, Minggu, 17 Juli 2016.
Mereka dengan sukarela berinisiatif membangun crisis centre dan juga menerima pengaduan dari orangtua lainnya di RS Harapan Bunda, karena merasa senasib dan sama-sama tidak mengerti dampak vaksin palsu terhadap buah hati mereka.
"Kami kan bukan orang medis. Kami tidak tahu dampak dari vaksin palsu. Apabila dia berakibat buruk beberapa tahun ke depan. Kalau ada ahli kesehatan termasuk Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Nila F Moeloek menyatakan bahwa vaksin (palsu) tidak mempunyai dampak buruk, kami challenge beliau," kata Ketua Aliansi Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda, August Siregar.
Menurutnya, jika Menkes menyatakan jika vaksin palsu tak memiliki dampak buruk, maka dia diminta berani berikan vaksin palsu ke keluarganya.
"Kalau memang tidak punya dampak buruk, maka Ibu Nila Moeloek (harus) berani memberikan vaksin palsu kepada cucu-cucunya atau sanak saudaranya. Mendasari itu kami bilang, kami tidak punya pengetahuan medis. Kami tetap yang namanya palsu ada akibat. Kami tetap berkeyakinan begitu, karena kami bukan dari medis," ujar August.
Menanggapi tindakan anarki yang ditujukan pada mereka sebagai korban, August yang memiliki anak perempuan berusia sembilan bulan ini menegaskan bahwa orangtua di RS Harapan Bunda lebih tertib dibanding di rumah sakit lain.
"Kami pada saat ini mendapat dua cobaan. Pertama vaksin palsu. Kedua, intimidasi dari pihak luar bahwa kami kesannya dihalangi-halangi. Kami menuntut hak keadilan, anak kami mendapat vaksin palsu."
August dan orangtua korban lainnya meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas anggotanya yang mencoba menghalangi upaya untuk mencari keadilan.
“Bahwa kami menjamin dan dibuktikan bahwa kami tidak pernah bertindak anarkis sama sekali," kata August.
Menurutnya, pasien atau korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda dikatakan taat hukum. Terbukti dari tak adanya perusakan fasilitas rumah sakit. "Andai pun dorong mendorong itu wajar, anak dapat vaksin palsu," ucapnya. (ase)
