- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, mengemukakan, Kementerian Kesehatan akan tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban kartu palsu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Layanan kesehatan diberikan melalui rumah sakit.
Menurut dia, layanan kesehatan tetap diberikan lantaran permasalahannya hanya pada kartu palsu BPJS. "Kalau mereka sakit, kami sebagai pelayanan kesehatan tentu terus menolong masyarakat. Tapi (memang) kartunya ini yang jadi masalah," kata Nila di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat III, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2016.
Terkait kartu palsu BPJS ini, menurut Nila, Kemenkes sudah menghubungi Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris, untuk menindaklanjuti temuan kartu palsu BPJS di Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat itu. "Saya langsung kontak by email (surat elektronik) sama Pak Fahmi dan dijawab sama beliau. Kami juga sudah ketemu," ujar Nila.
Nila mengemukakan, kartu palsu BPJS itu memiliki barcode yang tidak sesuai dengan yang asli, sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pengobatan di rumah sakit.
Menurut Nila, Kemenkes segera menyelesaikan masalah kartu palsu BPJS yang kini sedang hangat dibicarakan publik. "Iya itu diperbaiki dong. Tak bisa dong ada kartu palsu. Itu kan masalah uang, masalah iuran. Harus diperbaiki," ujar Nila.
Sebelumnya, kartu palsu BPJS Kesehatan ini terungkap di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terungkapnya kasus itu berawal ketika sejumlah warga Kota Padalarang, Bandung, tidak bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan setelah dideteksi palsu. Belakangan diketahui sedikitnya 800 kartu palsu yang tersebar di kabupaten itu.
Cerita Ahok Adu Mulut dengan Ibu-ibu Soal BPJS
Hal itu terjadi di RPETRA Semper, Jakarta Utara.
