- ANTARA/Reno Esnir
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yakin sejumlah pihak berada di balik maraknya penolakan warga terhadap pelaksanaan program penertiban hunian liar yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan pihak itu bisa disebut provokator. Ahok juga mengatakan pihak tersebut memiliki nama yang cukup dikenal. Namun, Ahok enggan mengungkap siapa orang yang ia maksud.
"Udah jelas kok ada nama-nama top yang provokasi (warga)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jum'at, 26 Agustus 2016.
Ahok mengatakan penertiban hunian liar di kawasan Kampung Pulo pada bulan Agustus 2015 menjadi salah satu “panggung” pihak itu. Banyak orang dan gerakan mengunjungi kawasan yang terletak di Jakarta Timur itu saat penertiban hendak dilakukan. Provokasi mereka, membuat penolakan yang dilakukan warga berujung kekerasan. Sebuah alat berat sampai dibakar waktu itu.
"(Di) Kampung Pulo juga dia teriak-teriak waktu itu," ujar Ahok.
Meski demikian, Ahok tegas pemerintah tidak kalah terhadap mereka. Penertiban terhadap hunian liar di Kampung Pulo tetap terlaksana. Warga direlokasi ke hunian yang lebih layak, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.
"Lu ganggu saja (tindakan penertiban). Bakar saja alat berat kita. Gua tangkapin lu. Coba saja saya bilang," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, penertiban dengan cara itu akan tetap dilaksanakan. Ahok menyampaikan pujian yang ia terima dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad, dan seorang staf khusus Menteri Dalam Negeri.
Menurutnya, kedua pejabat itu iri Pemerintah Provinsi DKI menyediakan hunian yang sangat layak kepada warga. Ahok mengklaim penertiban memang dilakukan untuk merelokasi warga ke tempat yang lebih baik, bukan menyingkirkan mereka.
"Saya kira banyak orang ngiri (unit rusun yang disediakan memiliki luas) 36 meter persegi. Bisa jadi apartemen. Pak Muliaman sampai bilang 'ini mah bukan rusun, apartemen, Pak'," ujar Ahok.
