- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, curiga pembebasan sebanyak 132 bidang tanah untuk depo, stasiun, dan jalur layang proyek moda transportasi kereta angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT) dihambat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, pemilik lahan yang terdiri dari warga atau perusahaan, telah setuju menjual lahan mereka kepada pemerintah.
Namun, dia mensinyalir mandeknya pengadaan lahan – yang bisa berdampak kepada terlambatnya penyelesaian proyek – akibat adanya hambatan dari oknum yang berasal dari pemerintah kotamadya. Padahal pemerintah kotamadya adalah institusi Pemerintah Provinsi DKI yang bertugas menyediakan lahan untuk digunakan PT. MRT Jakarta.
"Kan bisa kita duga (ada oknum PNS). Kok (penjualan lahan) enggak bisa deal? Orang pada mau jual kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 10 Oktober 2016.
Ahok enggan menerka pemerintah kotamadya yang ia curigai menghambat pembelian lahan. Tapi, menurut Ahok, modus yang bisa dilakukan adalah meminta komisi atas uang pembelian yang diberikan pemerintah.
Kemudian, karena pemilik lahan merasa besaran uang komisi yang diminta terlalu tinggi, persetujuan jual beli tak kunjung tercapai.
"Semua mengeluhkan enggak mau dibayar (uang pembelian tak kunjung diberikan). Kan aneh kan," ujar Ahok.
(ren)
Politikus PDIP Sebut Ahok dan Anies Berasal dari Akar Rumput Berbeda
Karakter Ahok dan Anies juga dipandang sama-sama kuat.
