MUI: Pernyataan Ahok soal Al Maidah Kategori Hina Alquran

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sumber :
  • repro

VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, dikategorikan menghina Alquran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Elite PDIP Sebut Ahok Diusulkan Maju Pilkada Sumut 2024

"MUI telah melakukan pengkajian dan menyampaikan sikap keagamaan. Berdasarkan kajian itu, mak pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan menghina Alquran dan menghina ulama," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH Tengku Zulkarnain, dalam perbincangan di Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa, 11 Oktober 2016.

Tengku memaparkan, ada lima sikap keagamaan yang telah diputuskan MUI dalam kajian untuk memutuskan pernyataan terhadap perkataan Ahok soal Al Maidah, yakni:

Bocoran Nama Cagub DKI dari PDIP

1. Alquran surah Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam, bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib.

Megawati Kantongi 8 Nama Cagub DKI, Ahok Kemana?

3.  Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pimpinan.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin, adalah penghinaan terhadap ulama.

Lihat video lengkap Ahok kutip Al Maidah di bawah ini atau klik ini:

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Ahok Kritik Penonaktifan NIK Warga yang Tak Sesuai Domisili, Heru Budi Jawab Begini

Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons kritikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tak setuju soal rencana penonaktifan NIK warga tak sesuai domisili.

img_title
VIVA.co.id
17 Mei 2024