Ahok Kritik Penonaktifan NIK Warga yang Tak Sesuai Domisili, Heru Budi Jawab Begini
- ANTARA/Andi Firdaus
Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons kritikan dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tak setuju soal rencana pemerintah daerah terkait penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta yang tinggal tak sesuai domisili.
Heru Budi menegaskan, pihaknya hanya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Ia menyetujui pernyataan Ahok yang menyebut Jakarta milik semua masyarakat.
"Jakarta untuk semua benar. Pemda DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada," ujar Heru Budi kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2024.
Heru kemudian menyampaikan banyak pengelola atau pengusaha kos-kosan mengeluh karena banyak warga yang sudah tak tinggal, namun alamat KTP masih berada di kos-kosan tersebut.
"Contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat rumahnya alamatnya dipakai oleh orang yang tidak dikenal. Pengusaha atau pengelola kos merasa keberatan mereka setelah tidak di situ, pindah alamat, tapi KTP-nya masih di situ," ujar dia.
Kemudian, Heru juga menyebut banyak warga yang sudah meninggal, namun tidak dilaporkan ke pengurus RT/RW setempat.
Tak hanya itu, banyak alamat warga di kartu identitasnya tak sesuai dengan lokasi yang ada. Bahkan, kata dia, ada yang bangunan atau lokasi dalam KTP tersebut sudah tidak ada.
"Yang berikutnya, warga yang sudah meninggal tidak dilaporkan. Yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, ke mana kita mau memberitahu keluarga? dan itu terjadi. Lantas, terkait dengan administrasi perbankan," jelasnya.
Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritik rencana pemda Jakarta terkait penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta yang tinggal tak sesuai domisili.
Menurutnya, warga yang menjadi sasaran penonaktifan NIK akan repot mengurus administrasi kependudukan yang terdampak. Ia juga mengkhawatirkan bakal muncul para oknum atau makelar dari pengurusan dokumen tersebut.
"Bagi saya, itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi, jangan merepotkan orang lah," ujar Ahok dikutip dari akun YouTube-nya, Panggil Saya BTP, Jumat, 3 Mei 2024.
Selain itu, Ahok juga mengkhawatirkan nasib warga Jakarta yang tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan. Ia menilai jika hal itu terjadi maka warga yang tinggal di luar kota harus meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengurus KTP.
"Misalnya Anda ditugaskan kerja di luar kota sampai 6 bulan-setahun. Masak, Anda harus kehilangan KTP Anda di Jakarta? Betapa repotnya anda mesti mengurus segala hal hanya gara-gara kamu sempat bekerja (di luar)," ujar Ahok..
Ahok menegaskan bahwa Pemprov DKI harus membuka ruang bagi masyarakat untuk datang, jika Jakarta nantinya akan menjadi kota metropolitan pasca perpindahan IKN.
"Harusnya, megapolitan ini kita terbuka (untuk) siapapun yang mencari makan di Jakarta. Asal, tidak membuat kriminalitas atau merugikan Jakarta. itu lebih penting menurut saya," tuturnya.
