- Foe Peace - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Ratusan orang dari berbagai organisasi buruh “mengepung” kantor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka berunjukrasa di depan Balai Kota, menuntut Pemerintah Provinsi DKI untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 menjadi Rp3,8 juta. Saat ini UMP sebesar Rp3,1 juta.
Unjuk rasa berlangsung sejak pukul 10.00 WIB, Senin 24 Oktober 2016. Massa buruh, secara bergantian, menyampaikan tuntutan mereka dengan menggunakan pengeras suara.
Unjuk rasa ini bertepatan dengan rapat penetapan UMP DKI 2017 antara dewan pengupahan DKI Jakarta dengan berbagai pihak berwenang. Sebelumnya, rapat penetapan sudah dua kali digelar, tapi gagal mencapai kata sepakat terkait jumlah kenaikan upah buruh.
Penyebabnya, belum ada kesepakatan soal cara hitung dari pihak pengusaha dan buruh. Anggota Dewan Pengupahan, Sarman Simanjorang, mengatakan pengusaha masih bersikukuh dengan usulan UMP naik Rp200.000 jadi Rp3,3 juta.
Angka itu didapat dari hitungan UMP tahun berjalan, dikalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, dan itu sesuai dengan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 78.
Namun, perwakilan buruh tetap berpegang pada penghitungan dengan format lama, yaitu sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta. Ini membuat kalangan serikat buruh mengajukan kenaikan UMP 2017 Rp700.000 menjadi sebesar Rp3,8 juta, atau naik sekitar 23%.
"Formula perhitungan UMP yang berbeda ini yang membuat sidang Dewan Pengupahan belum menemukan kata sepakat," kata Sarman dalam keterangan tertulisnya, Rabu 19 Oktober 2016.
(ren)
Buruh Tuntut Upah Layak di Jakarta Rp 7 Juta per Bulan
Menurut Presiden Serikat Buruh Said Iqbal, upah buruh di Indonesia saat ini masih di bawah upah buruh yang ada di Vietnam, Malaysia dan Singapura.
