- VIVA.co.id/Yasin Fadilah
VIVA.co.id – Puluhan ribu umat Islam yang tergabung dari beberapa organisasi akan kembali menggelar "Aksi Bela Islam jilid II" untuk kedua kalinya pada 4 November 2016 mendatang. Aksi tersebut akan dilakukan untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, segera diadili karena dianggap menistakan ayat Al Quran. Namun, meski demikian, aksi tersebut tidak mendapat dukungan dari Nadhlatul Ulama (NU). NU justru melarang warganya mengikuti aksi tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siradj meminta, warganya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, makmur serta terjaga dari ancaman perpecahan.
"Kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara pro-aktif turut menenangkan situasi menjaga agar tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan," kata Sa'id saat menggelar konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat 28 Oktober 2016.
PBNU juga melarang penggunaan simbol-simbol NU seperti PMII, IPNU, GP. Ansor untuk tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan Jamiyyah NU.
Oleh karena itu, Said mengimbau kepada aparat Kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Upaya ini dilakukan untuk menghindarkan terjadinya yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarki.
"Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU mengimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah, dengan tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan lalu lintas demi keutuhan NKRI," ujarnya menambahkan.
"Mari tengadahkan tangan mohon petunjuk dan berdoa semoga Indonesia selalu diberi kesejukan dan kedamaian dalam perlindungan dan pertolongan Allah.”
(mus)
