- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Polda Metro Jaya, saat ini sedang memburu pengunggah video yang berisikan tudingan kepada Kapolda, Irjen M Iriawan, telah memprovokasi massa FPI agar memukuli kader HMI, saat terjadi bentrokan di depan Istana Negara di demo 4 November 2016.
"Itu kan pembicaraan beliau dengan yang diajak komunikasi. Bukan untuk dikonsumsi atau dipublikasikan. Sekarang yang kita usut malah yang mempublikasikan, ini yang bikin provokasi. Menuduh Kapolda sebagai provokator. Ini yang kita cari," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono, Selasa, 8 November 2016.
Menurut Awi, Kepolisian saat ini telah mengantongi identitas pengunggah video itu. "(Pengunggah) sudah kami ketahui," kata Awi.
Mengenai tuntutan kepada pengunggah, Awi enggan menjelaskan. Menurutnya semua tergantung Kapolda, karena yang menjadi korban adalah Kapolda.
"Tergantung Kapolda (mau maafkan atau tetap jalur hukum). Kan yang jadi korban Kapolda," kata Awi.
Seperti diketahui, sebuah video berdurasi 1 menit 35 detik diunggah oleh akun Youtube bernama Muslim Friends pada Sabtu 5 November 2016.
Dalam video itu, Iriawan terekam menyuruh massa untuk menyerang peserta demo lainnya yang diduga membuat aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai hingga akhirnya ricuh. Saat ini, video tersebut telah dilihat lebih dari 200.000 kali.
Padahal, menurut Awi, berdasarkan kesepakatan antara Kapolda, Pangdam Jaya, dan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, demonstrasi 4 November adalah aksi damai.
"Habib menjamin tidak ada kerusuhan nanti, 'laskar saya yang akan mengamankan demo. Nanti kalau ada yang rusuh, laskar saya yang akan menangkap'," kata Awi menirukan.
Awi pun meminta pengunggah video tersebut segera meminta maaf kepada Iriawan. "Nanti kena hate speech itu kalau tidak minta maaf sama Kapolda, lihat saja itu.”
(mus)
Tokoh Agama Papua: Jangan Ikut Ajakan Sesat Aksi Demo 1 Mei, Pihak Tidak Bertanggungjawab
Adapun aksi demonstrasi tersebut itu rencananya digelar di Jayapura pada 1 Mei yang diklaim sebagai Hari Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
