- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak setuju jika dana hibah untuk organisasi masyarakat Badan Musyawarah Betawi dimasukkan lagi ke rancangan APBD 2017.
Menurut Ahok, dari pada dana hibah itu diberikan ke Bamus, lebih baik anggaran dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan.
"Nanti kita pelajari (anggaran Bamus). Kita tidak mau lagi ngasih uang untuk ormas-ormas, lebih baik kita alihkan untuk pendidikan kesehatan," kata Ahok di Rumah Lembang, Rabu 23 November 2016.
Menurut Ahok, seharusnya seorang pelaksana tugas Gubernur DKI tidak boleh mengutak-atik anggaran. Namun, dia masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait cuti kampanye, yang juga mengatur kewenangan Plt.
"KUA-PPAS kan dibongkar habis sama Plt. Saya tunggu MK , boleh kan Plt bongkar habis KUA-PPAS. Kalau menurut saya sesuai UU tidak boleh," kata dia.
Saat masih aktif menjadi Gubernur, Ahok menghapus anggaran untuk Bamus, karena ormas-ormas Betawi itu diduga berpolitik jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, pihak Bamus membantah jika terlibat dalam politik praktis. Jika memang membutuhkan dana untuk pengembangan budaya Betawi, kata Ahok, Bamus bisa mencari sponsor.
Namun, sekarang pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono ,kembali menganggarkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016 dan APBD DKI 2017 nanti.
Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan menghentikan dana hibah terhadap Bamus Betawi tidak tepat karena menyangkut dengan kebudayaan yang menjadi sejarah Jakarta. Jika ada masalah dengan Bamus Betawi, kata Soni, hal itu bisa diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan menghentikan dana hibah.
"Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapapun pemimpin Jakarta, tidak bisa lepas dari budaya Betawi," ujar Sumarsono.
Dishub DKI Bakal Tindak Tegas Juru Parkir Liar Minimarket, Gandeng TNI-Polri Lakukan Razia
Juru parkir itu justru baru muncul saat sejumlah kendaraan hendak keluar area parkir minimarket. Tidak heran, jika keberadaan juru parkir ini menimbulkan berbagai kontra.
