- VIVA.co.id / Fajar GM
VIVA.co.id – Sejumlah atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat asal Jakarta, mempertanyakan realisasi uang bonus dari pemerintah yang besarannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Mereka mempertanyakan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif yang juga calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama.
Sebelum PON diselenggarakan, saat Ahok, sapaan akrab Basuki, masih menjadi Gubernur aktif, para atlet dijanjikan bonus sebesar Rp1 miliar untuk klub cabang olahraga mereka. Namun nyatanya, setelah PON usai, saat pemerintah dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono, bonus yang cair hanya Rp200 juta. Para atlet, juga sempat berunjukrasa di Balai Agung Balai Kota DKI kepada Soni, sapaan Sumarsono, saat acara penyerahan bonus.
"Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujar seorang atlet yang mengaku dari cabang tenis meja.
Aduan itu disampaikan mereka kepada Ahok di Rumah Lembang, markas pemenangan Ahok - Djarot di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Januari 2017.
Kepada para atlet, Ahok menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, bonus sebesar Rp1 miliar untuk masing-masing klub telah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016. Selaku kepala daerah, Ahok menginginkan bonus klub besar supaya kegiatan pembinaan atlet masing-masing cabang olahraga jadi lebih baik.
"Kita (ingin) kasih supaya klub bisa hidup," ujar Ahok.
Ahok mengaku tidak bisa melakukan apapun supaya janji bonus Rp1 miliar terrealisasi. Ahok berjanji mencari tahu penyebab masalah saat cutinya untuk berkampanye usai pada 12 Februari 2017.
"Untuk saat ini, kami berterimakasih untuk atlet DKI. Begitu saya balik (menjadi Gubernur aktif), akan saya periksa," ujar Ahok.
Sebelumnya, Ahok pernah menyatakan karena sedang tidak menjadi Gubernur aktif, ia tidak paham pertimbangan yang diambil pemerintah untuk menurunkan besaran bonus PON.
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
