- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana, tak mempermasalahkan jika partai memutuskan untuk memecat dia.
Menurut Haji Lulung, sapaan akrab Abraham, keputusan sikap politiknya tak mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada 2017 sudah bulat.
"Kalau saya tidak menjalankan keputusan partai karena saya membela umat di Jakarta. Karena ada umat suaranya hampir satu juta memilih PPP, makanya PPP pada tahun 2014 itu mendapat suara 10 kursi DPRD DKI dan 3 DPR RI," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 13 Maret 2017.
"Salah saya ngebela umat? Orang umat bela kita masa kita enggak konsisten bela umat," Lulung menambahkan.
Sejak lama, menurut Lulung, dia sudah ingin menarik keanggotaan dari partai. Hal itu terkait sikapnya yang sejak putaran pertama mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Kemudian mendeklarasikan sikap politiknya untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran dua. "Kalau saya dipecat sama partai masih banyak yang mau dukung saya," ujarnya.
"Saya sudah lama minta dipecat. Saya bilang kalau dukung yang tidak sejalan dengan azas partai saya, saya hormati keputusan itu. Tapi saya tidak ikut kebijakan itu, karena tidak sejalan dengan saya."
Ia menuturkan, partai berlambang Kakbah itu telah banyak membantu sehingga mendapatkan kepercayaan oleh konsitituen untuk duduk sebagai wakil rakyat.
Terkait keputusannya itu, dia mengaku tetap menjalin hubungan baik dengan pimpinannya, yakni Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz.
"Saya tetep istiqomah karena saya dibesarin oleh PPP. Saya tidak akan dipecat oleh umat maka saya akan bersama-sama umat memenangkan Anies-Sandi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Sudarto mengatakan, rapat pleno tingkat DPP akan memutuskan sanksi bagi Lulung.
Lulung dianggap melanggar aturan organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/RT) partai. "Indikiasi kuat, kami akan kaji sesuai mekanisme organiasi. Semua akan kami kembalikan sesuai aturan organisasi. Kalau terbukti bersalah akan dikenakan sanksi," kata Sudarto.
