- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta agar jumlah publik yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak harus lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya.
"Kalau 2015 (sebanyak) 70 persen, 2016 (sebanyak) 74 persen, mudah-mudahan bisa di atas 78 persen," ujar Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi Baintelkam Polri, Senin, 29 Januari 2018.
Selain itu, Jokowi mengingatkan agar pengawasan terhadap politik uang juga harus lebih ditingkatkan. Termasuk juga menekan kampanye negatif yang mengedepankan fitnah dan SARA.
"Ajak kawan pilkada untuk kampanye program gagasan atau konsep untuk kemaslahatan daerah, dan pembangunan daerah. Pikada itu memimpin daerah," ujar Tjahjo.
Kotak Kosong
Di bagian lain, Tjahjo juga meminta agar seluruh pihak dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah yang memiliki calon tunggal.
"Pasti ada pro-kontra. Mencermati ada tim sukses kotak kosong," ujarnya.
Sedangkan untuk daerah yang berpotensi konflik, Tjahjo menyebut, presiden meminta agar konsentrasi dapat disempitkan ke lima daerah yakni, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan Bali.
"Ini kan karena pilkadannya serentak yang padat penduduk, padat pemilih. Daerah besar terlibat semua," ujarnya.
Pembangunan 1 Kota IKN Vs 40 Kota, Apa Rugi dan untungnya?
Pembangunan 1 Kota IKN Vs 40 Kota, Apa Rugi dan untungnya?
