- VIVA.co.id/Aji YK
VIVA – Pemerintah Pusat berencana mengucurkan dana sebesar Rp129 miliar untuk biaya operasional Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan, tahun ini.
Pejabat Pembuat Komitmen LRT Sumsel pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Suranto, menjelaskan, besaran subsidi Rp129 miliar tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan gaji pegawai PT KAI sebagai operator serta biaya pemeliharaan, termasuk ticketing atau tarif penggunaan LRT.
"Subsidi itu hanya untuk enam bulan operasional LRT,” kata Suranto, Selasa, 30 Januari 2018.
Meski akan dilakukan selama enam bulan sejak beroperasi, jelas Suranto, subsidi akan kembali diberikan jika operasional LRT dianggap masih merugi.
“Karena itu, kami belum dapat menentukan kapan subsidi ini dihentikan. Solusi agar operasional LRT ini berjalan sendiri, pengembangan stasiun harus menggaet sponsor untuk iklan dan lain sebagainya tidak bisa dengan mengandalkan ticketing atau tarif dari penumpang itu sangat sulit untuk operasional LRT. Jadi harus menggaet sponsor," kata dia.
Tarif yang diterapkan untuk pengguna LRT sebesar Rp5 ribu. Namun, pihaknya masih mengkaji apakah tarif tersebut untuk per zona atau sepanjang perjalanan LRT.
"Untuk pembayaran tarif kami bekerja sama dengan BUMD seperti Bank Sumsel Babel dan mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan bank lain yang menggunakan uang nontunai," jelasnya.
Untuk kereta LRT sendiri, akan didatangkan pada akhir Maret mendatang agar dilakukan uji coba sebelum beroperasional penuh saat Asian Games.
Kepala Proyek LRT Palembang, Masudi Jauhari, menambahkan, progres pembangunan LRT sudah mencapai 80 persen.
“Ada tujuh stasiun yang terkendala ini di antaranya Stasiun Simpang Polda, Stasiun Telkom, Stasiun Demang Lebar Daun, dan beberapa stasiun lainnya, lantaran harus dibangun menggunakan lift agar lebih ramah difabel. Semula akses ini menggunakan badan jalan tapi berdasarkan arahan harus ramah difabel sehingga harus dibangun lift. Nah ini tentu butuh lahan," katanya.
Menurutnya, bakal ada pembebasan lahan untuk hal tersebut yang difasilitasi oleh pihak Pemprov Sumsel. Untuk sementara waktu pihaknya bakal melakukan pendekatan dengan pemilik lahan agar pengerjaan dapat terus dilakukan sembari menunggu dana pembebasan lahan.
"Jika nantinya lahan tersebut tidak juga bebas dalam waktu dekat maka akses stasiun atau ramp ini hanya dibangun satu," kata dia. (one)
