- VIVA / Anwar Sadat
VIVA – Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan 1 melakukan Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal ini juga sekaligus melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/20l7 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-20/PJ 2018 tentang pedoman pembangunan dan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.
Kegiatan pencanangan ZI menuju WBK ini diadakan di Aula Gedung KPP Madya Jakarta, lantai 3 dan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan l, seluruh pejabat eselon III dan eselon IV Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, dan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I.
"Saya selaku Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kanwil DJP Jakarta Selatan I siap membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I," kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Sakli Anggoro, yang diikuti seluruh pegawai Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Senin, 5 Maret 2018.
Sakli mengatakan, sebenarnya kegiatan pencanangan ini bukanlah kegiatan yang baru. Tujuan kegiatan ini ada untuk kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Kanwil DJP Jakarta Selatan I agar mampu menjauhi praktik korupsi
"Kita semua, ini program ini sebetulnya sudah lama. Ini untuk masing-masing kita dan perlu diingatkan terus-menerus. Harus terus di-charging. Kalau enggak terus diingatkan bisa lupa nanti," ujar Sakli usai acara tersebut.
Sakli juga menambahkan, setiap tahun di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I, selalu mengadakan suatu kegiatan agar seluruh jajaran terhindar dari praktik korupsi. Kanwil DJP Jakarta Selatan I juga melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.
"Kita terus lakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah korupsi. Kita kan mau citra kita ini tetap baik, dan bebas dari korupsi," ujarnya. (one)
