VIVA – Pernyataan kontroversi yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mendapat tentangan dari calon wakil presiden nomor 02, Sandiaga Salahudin Uno.
Dia menilai, Arief Poyuono tidak sepantasnya meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan hasil Pemilu 2019 yang dianggap tidak sah atau legitimate.
"Kepentingan negara dan bangsa jauh lebih tinggi dibandingkan kepentingan politik. Tentu saya sangat tidak mendukung," kata Sandi, pada seminar milenial di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Jum'at 17 Mei 2019.
Menurut Sandi, dalam keadaan ekonomi sedang lemah dan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$ 2,5 miliar, pemerintah justru tengah membutuhkan peningkatan tax ratio.
Dimana menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan negara sangat kurang dalam empat bulan terakhir. Karena itu, dengan kondisi seperti sekarang, Sandi meminta agar warga negara Indonesia untuk taat dalam membayar pajak.
"Saya tegaskan negara lagi sulit. Ibu Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara kurang dan kita butuh sekali peningkatan tax ratio. Karena kalau rendah dan penerimaan negara kurang, akhirnya ekonomi bergerak lebih lambat lagi," jelasnya.
"Program-program juga akan tertunda. Untuk itu kita harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak. Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang," Sandi menambahkan. (mus)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
