- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Seluruh sopir angkutan perkotaaan (angkot) atau mikrolet se-Malang Raya di Jawa Timur memutuskan libur alias mogok beroperasi pada Rabu, 14 Maret 2018.
Tercatat sebanyak 2.500 angkot se-Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Semua serempak mogok beroperasi. Mereka berdemonstrasi dengan memarkirkan kendaraan-kendaraan mereka di sejumlah titik konsentrasi unjuk rasa.
Sebagian sopir angkot yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) itu berunjuk rasa di halaman kantor Unit Pelayanan Teknis Lalu Lintas Angkutan Kabupaten Malang.
Tuntutan mereka cuma satu: konsistensi pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Demonstran menganggap pemerintah tak serius menetapkan aturan yang dikeluarkan untuk angkutan berbasis aplikasi online, seperti Gojek, Grab, atau Uber.
Agus Mulyono, Ketua Serikat Sopir Indonesia Malang, menyebut ada ribuan angkutan online beroperasi di Malang Raya, padahal pemerintah menetapkan kuota 255 kendaraan yang dibolehkan.
Para sopir angkot tidak lagi keberatan dengan kehadiran angkutan online. Namun mereka menuntut angkutan online harus mematuhi Permenhub 108, di antaranya uji kir, memiliki SIM A umum, dan beroperasi sesuai kuota yang disepakati di wilayah Malang Raya.
Hanya lima mobil
Lely Aryani, Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Malang, menemui para pengunjuk rasa. Dia berjanji menyampaikan aspirasi para sopir kepada Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan.
FOTO: Ratusan angkot mogok kolosal alias besar-besaran di Kota Malang, Jawa Timur pada 6 Maret 2017. (VIVA/Lucky Aditya)
Lely membenarkan bahwa sesuai kesepakatan tentang kuota, hanya 255 mobil angkutan online yang diizinkan beroperasi di Malang Raya. Itu pun baru lima mobil yang telah menjalani uji kir dan sesuai persyaratan yang diamanatkan Permenhub, sedang selebihnya masih dalam proses pemeriksaan.
Di Jawa Timur, kata Lely, kuota angkutan online berjumlah 4.470 kendaraan. Baru 145 kendaraan di antaranya yang dinyatakan sudah memenuhi syarat sesuai Permenhub 108.
"Wajib berbadan hukum sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bisa berupa perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya dibolehkan atas nama perorangan. Jadi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa pakai nama sendiri asal bergabung dalam wadah koperasi," kata Lely.
Ribuan penumpang telantar
Aksi para sopir angkot dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu itu sempat membuat wilayah Malang Raya lumpuh karena penumpang terlantar. Beberapa sopir angkutan kota tetap beroperasi sebagai relawan untuk mengangkut penumpang.
Total ada 170 angkot yang disediakan secara gratis untuk mengangkut penumpang telantar. Selain beberapa perwakilan sopir angkot, kendaraan operasional TNI dan Polri disediakan untuk mengantisipasi penumpang telantar.
"Jadi tidak semua ikut mogok dan unjuk rasa. Untuk Kota Malang, ada 170 angkutan kota yang menjadi relawan mengangkut penumpang secara gratis," kata Hariadi, koordinator aksi unjuk rasa itu.
FOTO: Ratusan angkot mogok kolosal alias besar-besaran di Kota Malang, Jawa Timur pada 6 Maret 2017. (VIVA/Lucky Aditya)
Para sopir angkot di Malang bukan sekali ini saja mogok beroperasi. Mereka mogok massal dan serempak dengan tuntutan serupa pada 6 Maret 2017. Para pengemudi angkot semua jurusan itu kompak tak beroperasi serta memilih berdemonstrasi di depan Balai Kota.
Aksi mogok para sopir mikrolet itu membuat banyak penumpang telantar. Pelajar, pekerja, dan masyarakat umum kesulitan mengakses transportasi umum karena angkot-angkot tak beroperasi. Aksi blokade sejumlah jalan juga menyebabkan kemacetan di banyak titik. Baca: Kota Malang Lumpuh akibat Aksi Mogok Kolosal Sopir Angkot
