- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyesalkan putusan Mahkamah Agung atau MA yang menolak peninjauan kembali atau PK Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ia menilai, MA telah melewatkan kesempatan untuk mengakhiri hukuman tak adil yang sedang dijalani Ahok. "MA kehilangan kesempatan memperbaiki hukuman tak adil dan memastikan perlindungan atas kemerdekaan berpendapat dan berkeyakinan di Indonesia," kata Usman di kantornya, Jakarta, Kamis 5 April 2018.
Ia menilai, praktik pemenjaraan dengan vonis penodaan agama tak adil. Pun dianggap melanggar kewajiban HAM Indonesia dalam hukum internasional.
"Otoritas di Indonesia harus dengan segera dan tanpa syarat membebaskan Ahok dan semua terpidana penodaan agama. Khususnya dengan mencabut pasal penodaan agama yang diskriminatif di seluruh perangkat perundang-undangan," kata Usman Hamid.
Ia meminta, Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan MA juga segera mengambil langkah untuk memastikan independensi dan imparsialitas di lembaga peradilan. Pasalnya, diketahui Hakim Agung yang menangani perkara PK Ahok pernah menjabat sebagai pimpinan Departemen Hukum dan HAM FPI. Hal ini dianggap menimbulkan pertanyaan soal imparsialitas putusan PK Ahok tersebut.
Diketahui bahwa FPI adalah ormas yang selama ini meminta Ahok dipenjarakan atas kasus penistaan agama.
"KY dan Badan Pengawas MA harus segera mengambil langkah memastikan independensi peradilan dan menyelidiki dugaan tersebut. Jika tidak pertanyaan serius dan absah tentang keadilan pada sistem peradilan Indonesia akan tetap ada," kata mantan Koordinator KontraS tersebut. (mus)
Amnesty: Kebijakan Israel ke Warga Palestina Tindakan Apartheid
Israel menilai laporan terbaru Amnesty International bersifat anti-Yahudi, tapi Palestina menganggap laporan tersebut menggambarkan situasi sebenarnya. Bagaimana?
