Amnesty International Kecam Penembakan Dua Warga Nduga

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid
Sumber :
  • VIVA/Foe Peace Simbolon

VIVA – Dua warga Nduga, Papua, tewas akibat penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh lembaga Amnesty International Indonesia, kedua orang yang tewas tersebut adalah ayah dan anak.

img_title Ingin Punya Negara Sendiri? 7 Game Ini Membebaskan Pemain Mengatur Ekonomi, Militer, dan Pemerintahan

"Tindakan aparat keamanan menembak dua warga Papua kembali menunjukkan negara kerap bertindak represif di Papua. Kedua warga yang merupakan ayah dan anak itu akhirnya tewas," kata Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, Rabu 22 Juli 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Amnesty International mendesak adanya investigasi segera, menyeluruh, independen, transparan dan tidak berpihak. Tindakan penembakan tersebut dianggap brutal dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

img_title Yusril Ungkap Ada 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Mandek, Ini Daftarnya!

Usman Hamid juga menyebut para pelaku bisa dibawa ke peradilan umum, meski berstatus sebagai tentara. Amnesty menilai ini bukan sekadar pelanggaran disipliner saja.

"Meski berstatus militer, pelaku harus diadili di bawah jurisdiksi peradilan umum sesuai perintah UU TNI. Tidak cukup hanya disiplin internal maupun di pengadilan militer, karena ini bukan hanya pelanggaran disipliner, tapi merupakan tindak pidana dan pelanggaran HAM," ujar Usman.

img_title AS Kirim 10 Pesawat Militer ke Timur Tengah, Iran Bakal Digempur Lagi?

Baca juga: Survei: Tingkat Kepuasan Publik terhadap TNI-Polri di Atas KPK

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Amnesty International Indonesia menyatakan negara wajib untuk melindungi hak asasi manusia. Setiap warga negara juga diingatkan sama kedudukannya di muka hukum.

"Jika otoritas hanya membawa kasus ini ke pengadilan militer, artinya negara gagal dalam memenuhi kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Termasuk gagal menegakkan UUD 1945 bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum," kata Usman.

Ilustrasi logo mobil BYD

Mobil Chna Dituduh Jadi Mata-mata, BYD dan Geely Jadi Kena Getahnya

Jerman membatasi akses mobil China seperti BYD, Geely, dan Nio ke pangkalan militer karena kekhawatiran teknologi kamera dan sensor kendaraan bisa mengancam keamanan data

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut